DULUAN MANA

Reformasi Birokrasi atau Penetapan APBD

BLORA, SR - Wacana reformasi terhadap pengisian pejabat yang kosong karena pensiun atau sebab lain, terus saja bergulir.Hal itu terkait dengan sebanyak 43 pejabat yang kosong terhitung sejak 1 Desember 2009 lalu.

Tejo Prabowo direktur LSM Jati Bumi Blora mengatakan reformasi yang dicanangkan Presiden SBY yakni pada ultah Korpri lalu harus segera ditindaklanjuti kebawah.

“Tema KORPRI mendukung reformasi birokrasi untuk mewujudkan kepemimpinan yang baik, harusnya Pemda Blora segera menindaklanjutinya. Jangan hanya pasang spanduk disudut-sudut yang berbicara,” kata Tejo.

Dia juga mengungkapkan agar reformasi birokrasi tak tanggung-tanggung, kalau memang pejabat yang dinilai tidak mampu juga diganti, terlebih kekosongan pejabat eselon segera diisi.

Alasanya pada tahun 2010 kabupaten Blora perlu bekerja ekstra ketat yakni akan digelarkanya Pilkada juga tahun penjaringan investor terkait segera beroperasinya Blok Cepu.

“Isilah pejabat yang mempunyai kemampuan intelektual dan loyalitas yang tinggi, demi mewujudkan Blora yang waras, wareg, wasis dan wilujeng sesuai misi bupati Blora yang telah dicanangkan sejak 5 tahun lalu,” jelas Tejo.

Disisi lain Tejo juga menandaskan, dengan segera diisinya pejabat yang kosong dengan orang kedua persyaratan diatas tentunya mereka berani membuat inovasi yang tentunya demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Blora.

“Apalagi kabar terbaru dalam pemerintahan SBY periode kedua ini, bagi para pejabat di pusat dan daerah yang sedang tersandung kasus, akan diseleksi presiden terkait ijin pemeriksaanya. Inilah yang harus memacu para pejabat baru Blora nantinya agar berani melakukan terobosan baru sesuai keahliaanya,” tandas Tejo.

Tejo juga menambahkan, ungkapan mensegneg tidak mudahnya presiden memberikan surat izin tersebut hanyalah untuk menghindari pemunculan kasus yang semata dilandasi karena fitnah. Apalagi, hanya berdasar surat kaleng dan semacamnya.

Ketika ditanya Saat ini Bupati Blora tentunya menghadapi permasahan yang sama sepereti tahun lalu, yakni antara Pengisian Pejabat Kosong atau Penyelesaian APBD 2010 awal tahun depan mana yang didahulukan. Tejo menjawab pengisian pejabat khususnya kepala SKPD yang didahulukan.

“Saya berpendapat pengisian pejabat kosong terlebih dulu, karena merekalah yang nantinya mempertanggung-jawabkan anggaran,” tegasnya Rabu (2/12).

Sementara Legyono Anggota DPRD Blora beberapa waktu lalu juga telang memberikan tanggapan tentang perlunya pembenahan birokrasi, di lingkup Pemkab Blora, juga perlu diperhatikan eksutif.

Dia menginginkan Pemkab Blora lebih serius memperhatikan kesejahteraan di Blora. Untuk itulah dirinya menyarankan penentuan pimpinan kantor atau SKPD, yang menjadi ujung tombak untuk mencari investor, betul-betul dijabat orang yang kredibel.

“Seorang pemimpin yang berorentasi pada kemajuan Blora, berusaha aktif mencari investor dan yang utama mempunyai sifat supel, berpandangan luas dan tentunya mau bekerja keras,” kata Legyono.

Di tempat terpisah Bupati Blora RM Yudhi Sancoyo pun, sempat menyoroti apa yang diwacanakan beberapa dewan dan masyarakat.

Bahkan dia mengisyaratkan akan melakukan evaluasi SOTK, hal itu diungkapkan saat membuka Diklat Keuangan dan Ketatausahaan pemegas kas SKPD di Wisma Pratama beberapa waktu lalu.

“Evaluasi SOTK memang perlu dilakukan, akan tetapi tidak seperti yang diungkapkan orang harus reformasi birokrasi total,” kata Yudhi waktu itu.

Dia juga menjelaskan bahwa tidaklah mudah melakukan reformasi birorasi. Banyak berbagai aspek yang terkait mulai dari evaluasi sampai hal terkecil terkait pribadi personel. “Tidak semudah seperti membalikan telapak tangan,” tegas Yudhi.

Untuk itulah dia berharap agar masyarakat tahu dan mengerti, tentang dampak yang ditimbulkan bila tuntutan reformasi birokrasi dilakukan secara menyeluruh.(Roes)