Halaman

Minggu, 31 Januari 2010

Polling Calon bupati Blora



Politik hukum

Popularitas Para Cabup Berimbang

BLORA, SR- Setelah 40 hari pooling Cabup Blora 2010 Senin (25/1), yang digulirkan website SR Blora, nampak persaingan cukup berimbang. Website SR yang berbentuk Blog yakni http://srblora.blogspot.com, setiap harinya tak kurang 50 orang yang mebuka situs tabloid asli Blora ini.

4 cabup teratas dari 9 cabup yang dimunculkan pada pooling ini, memiliki jumlah pemilih yang berbeda sedikit. Keempat para cabup menurut versi SR yakni Yudhi Sancoyo memperoleh 56 pemilih (33%), Sutikno (PGN) 47 (28%), Joko Nugroho/Koko 27 (16%) dan Abu Nafi 24 ( 14%) dari jumlah responden sebanyak 169 pemakai internet.


Sedang calon lainnya seperti Sunarto, HM Warsit dll memperoleh dukungan 9 orang (5%) dan Responden yang tidak memilih sebanyak 6 orang (4%).


Masa berakhirnya pooling akan ditutup secara otomatis saat minggu tenang jelang pilbup, atau tepatnya 31 Mei 2010 yang akan datang. (Roes)



Wesite ini semata-mata berita Blora yang kami sajikan perubahan tiap harinya seputar Blora. Baik Politik di Blora, Pendidikan Blora, Korupsi Blora, Kebudayaan Blora dll. Demi kemajuan Bloraku tercinta.

Kamis, 28 Januari 2010

Opini dari tabloid Suara Rakyat

Pemimpin Bertengkar, Rakyat Telantar 

Mas GIK yang seorang pegusaa tempe tiba kembali di Blora setelah liburan di kampung. Tapi, wajahnya tak memperlihatkan kecerahan, layaknya orang habis liburan. 
”Sampeyan kenapa sih, Mas?” tanya saya suatu pagi.
 
”Saya sedih campur bingung. Di kampung malah disambati macem-macem. Ada yang mengeluh karena usaha pembuatan tempe macet karena hara kedeai naik. Akibatnya banyak warga menganggur. Banyak saudara menyodorkan anaknya untuk dibantu mencari pekerjaan,” kata Mas Gik.
 Jeng Vivi yang datang belakangan ikut nimbrung. ”Saudara-saudara saya juga cemas, was-was, deg-deg plas. Jangan-jangan usaha kerajinan mereka, bikin keset dan boneka akan tergusur setelah perdagangan bebas ASEAN-China diberlakukan,” kata Vivi.
 Soal kedelai impor, memang belakangan lebih banyak mengalahkan kedelai lokal. Sementara ketakutan terhadap produk China pantas dimengerti.
Saat melihat-lihat ke sejumlah pusat perbelanjaan di Semarang dan sekitarnya, beberapa hari terakhir ini, saya melihat produk mainan anak buatan China menguasai pasar, nyaris sendirian alias tanpa pesaing.
 
Selain bentuknya bagus-bagus, harganya juga terjangkau. Misalnya ada yang dijual paket Rp 14.000 untuk tiga mainan, di antaranya terdapat handphone (HP) mainan.
Soal keamanan, saya sendiri kok sangsi, soalnya cerita dan berita tentang produk mainan anak dari China beberapa kali menghiasi media.
 
”Lha terus solusinya apa? Soalnya ini erat hubungannya dengan urusan perut. Pasti mereka yang mengeluh itu juga sangat gelisah, nggak tahu lagi mau kerja apa,” kata saya.
 ”Ya saya belum punya solusi. Kebanyakan dari mereka lulusan SMA yang belum siap kerja. Saya ajak berpikir tentang wiraswasta malas. Menjadi pekerja informal malu. Sebelnya, kebanyakan dari mereka kemana-mana sudah bawa HP,” jelas Mas Gik.
 Sebenarnya wiraswasta atau enterpreneur seperti yang dikatakan Mas Gik itu, salah satu solusi yang menarik dan jika dikembangkan berpotensi mengurangi pengangguran secara signifikan.
 Selebihnya, tenaga kerja kita sebagian mulai membidik pekerjaan di luar negeri, bertarung menjadi PKL di kota, melamar kerja swasta atau bermimpi menjadi PNS..
”Tapi sepertinya kita yang muda-muda ini yang harus turun tangan mengurai kegelisahan saudara-saudara kita itu,” Jeng Vivi mulai antusias. 
Berebut kebenaran
 Kata Jeng Vivi lagi, kalau menunggu pemerintah bergerak taktis dan tepat sasaran, rasanya belum tentu. ”Lihat saja, para pemimpin, para elite saban hari bertengkar meributkan Bank Century.
Petinggi polisi saling ribut soal kode etik, para koruptor berpesta di penjara, akhirnya rakyat telantar, sendirian tanpa pegangan mengurus hidup yang kian sulit. Sebagian rakyat berebut kebenarannya sendiri-sendiri di jalanan.
 Saya dan Mas Gik mau tak mau ikut terbawa jago debat kita yang satu ini. Sayang, kemarin dia gagal lolos tes CPNS.
”Kan sama-sama berebut kebenaran to, Nes,”kata saya.
 
”Begitu juga dengan di Blora yang di Gedung DPRD itu mereka juga ribut karena hak angket tentang Pengawasan DPU, karena masing-masing merasa benar. Demikian juga dengan APBD-nya, para Anggoa dewan menuduh eksekutif (TAPD) terbawa arus Musda”
 Mas Gik menambahkan, karena penegakan hukum yang lemah, diskriminatif dan inkonsisten, di masyarakat berlaku rumus asu gedhe menang kerahe. Nah, kalau yang di Gedung DPRD Blora itu mungkin bisa berlaku rumus dua gajah berkelahi, pelanduk mati di tengah-tengah. Pemimpin bertengkar, rakyat telantar,”ujar Mas Gik.(Penulis Dr.Agung Budi Rustanto-Redaktur tabloid Suara Rakyat)


Kamis, 14 Januari 2010

PROYEK BERMASALAH -berita SRBLORA

klik Gambar . . . . untuk BACA . . . .!!!


Yantinah Kecewa Proyek Tanggul Kali TalokWohmojo


NGAWEN, SR- Sorotan masyarakat terkait kinerja komisi C DPRD Blora, terhadap proyek APBD Blora tahun 2009, yang kurang turun ke proyek membuat gerah Yantinah.


Wakil Rakyat dari Cepu ini tak tanggung-tanggung langsung turun ke lapangan dan menyoroti beberapa proyek yang tidak sesuai besteknya. Diantara proyek yang menjadi sorotannya adalah Proyek tanggul kali di desa Talokwohmojo kecamatan Ngawen.


Menurut dia jebolnya tiang pembagi air pada proyek tersebut dikarenakan kontraktor kurang memenuhi standard tehnis yang ada dalam bestek tersebut.


“Tiang pembagi tanggul yang ada di tengah kali ada 4 Buah, tapi yang rubuh hanya satu, ini jelas harus dipertanyakan komposisi campuran bangunan tersebut,” kata Yantinah.


Wartawan SR yang juga terjub dilokasi memang melihat bahwa bangunan penyekat tanggul di tengah ada 4 buah, namun karena hujan yang satu rubuh diterjang air.


Yantinah juga menampik isu yang menyebutkan kalau dirinya sebagai anggota komisi C menerima uang dari proyek APBD 2009 itu. Untuk itulah dirinya membuktikanya dengan tegas akan menilai proyek yang tidak memenuhi bestek.

KECEWA; Ambrolnya sala satu pembatas tanggul kali desa Talokwohmojo kecamatan Ngawen yang menbuat Yantinah mempertanyakan mutu bangunan yang dikerjakan kontraktornya. (Foto: Roes/SR)


“Kami bersama teman-teman komisi C akan tegas merekomendasi kontraktor proyek yang nakal ke Bupati Blora, agar tahun selanjutnya di back list,” ungkap Yantinah.


Ketika ditanya terkait tidak adanya konsultan pengawas pada semua proyek di DPU, dirinya mengatakan tidak begitu berpengaruh pada proyek fisik.


“Dengan catatan para kontraktor benar-benar memperhatikan bestek dari proyek tersebut,” tegasnya.


Disamping itu dirinya juga menampik isu yang menyebutkan bahwa kalau dirinya menerima uang sehingga tidak mendukung hak angket. Menurut Yantinah, kabar yang beredar ada pembagian uang (dari pemkab) bagi anggota dewan yang tidak mendukung hak angket adalah fitnah.


“Saya juga dan anggota DPRD Blora lainnya mendapat uang Rp.10 juta, asal menolak hak angket, itu adalah Fitnah,” tandas Yantinah.


Yantinah juga menambahkan saat ini harusnya anggota dewan berpikir bagaimana membawa perubahan, misalnya menetapkan APBD Blora 2010 di wal tahun bukan malah terjebak persoalan hak angket.


“Yang utama kita pikirkan APBD untuk rakyat agar segera ditetapkan, karena perekonomian rakyat Blora bertumpu pada APBD bukan pada hak angket,” tambah Yantinah.(Roes)