BUPATI BLORA KECEWA

Bupati Kecewa APBD Molor Lagi

BLORA, SR- Tidak seperti biasanya saat sidang paripurna, saat itu terlihat Bupati Blora Yudhi Sancoyo kesal, lantaran DPRD Blora tidak memenuhi janji menetapkan APBD 2010 pada akhir Januari 2010.

Bahkan DPRD justru memutuskan dan memundurkan agenda penetapan APBD hingga 24 Maret 2010.

"Seharusnya sebagai lembaga wakil rakyat, DPRD mengedepankan kepentingan rakyat. Saya tadi sempat cemas menunggu Anda (anggota DPRD) hadir atau tidak supaya sidang memenuhi kuorum," kata Yudhi saat Sidang Penetapan Penggunaan Anggaran 1/12 APBD 2010 di Pendopo DPRD Kabupaten Blora, Jumat (29/1). 

Rapat Paripurna itu sendiri dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Blora HM Kusnanto itu dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah Blora.

Menurut Yudhi, sesuai aturan seharusnya DPRD menetapkan APBD 2010 pada akhir Desember 2009. Kalau ditetapkan pada 24 Maret, Gubernur dan Menteri Keuangan bakal menegur pemerintah kabupaten seperti tahun-tahun sebelumnya.
Agar pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan, Pemkab Blora mengajukan penggunaan 1/12 dana APBD senilai Rp 83,7 miliar. 

Dana itu antara lain digunakan untuk biaya operasional 47 satuan kerja perangkat daerah Rp 2,4 miliar, belanja pegawai Rp 67 miliar, dan tunjangan guru honorer dan calon pegawai negeri sipil sebesar Rp 14,3 miliar.

Sejak 10 tahun terakhir, DPRD Kabupaten Blora selalu terlambat menetapkan APBD. Misal, pada tahun 2008, DPRD menetapkan APBD pada akhir April, sedang pada 2009 pada awal Mei dan masuk 3 besar kabupaten di Indonesia yang terlambat penetapanya APBD. 

Akibat secaa langsung molornya APBD 2010 berdampak pada penundaan Dana Alokasi Umum dan keterlambatan pembayaran tenaga honorer.

Sedang Ketua DPRD Kabupaten Blora HM Kusnanto mengatakan, jadwal penetapan APBD 2010, 24 Maret, merupakan batas maksimal. Kalau DPRD dan pemerintah mampu melembur pembahasan itu, DPRD dapat menetapkan APBD 2010 lebih maju.(Roes)

PRoyek Bermasalah di Blora

Temukan Kualitas Proyek Meragukan

BLORA - Tak lama lagi dipastikan lebih banyak rekanan yang dipanggil Kejari. Setelah tiga rekanan dan empat pejabat di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) diklarifikasi, dua hari terakhir ini tim Kejari kembali turun ke lapangan untuk mengecek laporan masyarakat mengenai proyek yang kualitasnya rendah. Hasilnya ,tim Kejari menemukan sejumlah proyek yang kualitasnya memang meragukan. ''Kami tidak bisa melakukan penilaian tanpa tahu kondisi sebenarnya. Karena itu, kami turun untuk mengecek langsung,'' ujar Kasi Pidsus Kejari Blora Fitroh Rohcahyanto kemarin.

Dia mengatakan, proyek-proyek yang kualitasnya buruk itu sudah dia periksa di lapangan. Saat ini dia sedang mengumpulkan dana terkait proyek itu. Bisa jadi, rekanan yang mengerjakan proyek itu bakal dipanggil untuk diklarifikasi. Hanya, saat ini, dia belum menyebutkan proyek milik siapa yang diincar itu. Hanya, dia menyebut proyek itu diantaranya adalah proyek jalam dan jembatan. ''Ya, bisa saja nanti kita panggil seperti yang kemarin,'' tambahnya.

Mantan Kasi Datun Kejari Banyumas itu menerangkan, para rekanan yang proyeknya diketahui berkualitas buruk bisa saja beralasan kalau saat ini masih dalam taraf pemeliharaan. Sehingga, jika ada yang sudah rusak akan diperbaiki lagi. Namun, yang dibidik Kejari adalah kualitasnya keseluruhan proyek. ''Apakah dengan diperbaiki itu bisa meningkatkan kualitas. Tidak akan. Kalau mutunya jelek tetap saja jelek,'' katanya.

Untuk mencari mutu dan kualitas proyek itulah, Kejari akan mendatangkan tenaga ahli yang mengerti soal bangunan dan kualitasnya. Tenaga ahli itu bisa didatangkan dari akademisi di bidang tersebut,misalnya para dosen atau peneliti dari universitas. (ono)

website ini berisi berita Blora, terdiri berita Politik Hukum, Pemerintahan Blora, pendidikan Blora, Budaya Blora, dan lainnya yang tersaji dalam berita Seputar Blora

TERSANGKA P2SE

Tersangka P2SE 2 orang akan Muncul Lainnya

BLORA, SR - Tersangka kasus dugaan penyimpangan dana proyek Pengembangan Prasarana Sosial Ekonomi (P2SE) di Blora bertambah seorang lagi.

Pekan lalu Kejari Blora menetapkan satu tersangka lagi yakni Tarmidi, Kepala Desa Bradag Kecamatan Ngawen. Sama seperti Kades Jipang Kecamatan Cepu Herdaru Budhi Wibowo yang sudah ditetapkan jadi tersangka, Tarmidi juga diduga menyelewengkan sebagian dana P2SE untuk desanya.

''Modusnya sama,'' ujar Kasi Pidsus Kejari Blora, Fitroh Rohcahyanto.

Fitroh mengatakan, Desa Bradag menerima dana Rp 190 juta dari APBD 2009 lalu. Dana itu termasuk anggaran P2SE senilai sekitar Rp 36 miliar untuk 200 desa.

Pengerjaan proyek tersebut, kata dia, mestinya dilakukan secara swakelola dengan menggandeng masyarakat sebagai tenaga kerja. Sebab, tujuannya untuk memberdayakan masyarakat.

''Namun proyek itu ditenderkan,'' tuturnya.

Dalam pemeriksaan, Tarmidi tidak bisa mempertanggungjawabkan sekitar Rp 50 juta, sehingga kemudian dijadikan tersangka.

Jumlah tersangka kasus P2SE masih dimungkinkan bertambah. Sebab, Kejari terus menyelidiki proyek serupa di desa-desa lainnya. Saat ini yang diselidiki adalah proyek P2SE di Desa Gersi Kecamatan Jepon. Desa ini juga menerima dana Rp 190 juta.

Data yang diperoleh SR menyebutkan, Kades Gersi diduga melakukan penyimpangan separuh dari dana yang diterima. Warga yang tidak mau disebut namanya mengatakan, dari nilai Rp 190 juta, hanya direalisasikan untuk proyek sekitar Rp 95 juta.

Namun, Kasi Pidsus belum memberikan keterangan rinci soal ini karena masih didalami. Dia hanya menjelaskan bahwa Kades Gersi Wahyu Eko Nurini kembali menjalani pemeriksaan di kejaksaan.

''Kades Gersi masih kami periksa, sementara belum ada tersangka dari desa ini,'' ungkap mantan Kasi Datun Kejari Banyumas itu.

Fitroh menerangkan, pihaknya saat ini juga mengajukan izin pemeriksaan untuk memeriksa Kades Jipang Kecamatan Cepu Herdaru Budhi Wibowo dan Kades Bradag Tarmidi dengan status tersangka.

Dia berharap segera dikeluarkan izin pemeriksaan, sehingga bisa segera memeriksa. Fitroh mengatakan, sebelumnya Herdaru dan Tarmidi sudah beberapa kali diperiksa. Hanya, saat itu status keduanya masih sebagai saksi. Di dalam penyelidikan kemudian ditemukan ada indikasi penyelewengan dana tersebut.

Sebenarnya, kejaksaan bisa langsung memeriksa Herdaru dan Tarmidi selaku tersangka. Namun, pihaknya menghormati aturan yang di antaranya jika ingin memeriksa kepala desa harus ada izin dari bupati.

Saat ini, kejaksaan masih menunggu izin bupati tersebut. Kasi Pidsus yakin bupati akan segera menandatangani izin tersebut karena kasusnya sudah jelas.

Persoalan nanti apakah Herdaru dan Tarmidi akan ditahan atau tidak, harus menunggu perkembangan pemeriksaan. Sebab, menurut dia, ada hal yang harus dipenuhi untuk menahan seseorang. Sehingga, pihaknya tidak asal menahan.(Roes)

PROYEK DPU Ke Proses HUKUM

Empat Pejabat DPU Diklarifikasi

BLORA, SR- Rendahnya kwalitas Proyek pada DPU beberapa kali diungkapkan ketua Fraksi Demokrat Joko Mugiyanto, yang salah satu penyebabnya adalah tdak ada konsultan Pengawas.
''Ya jelas banyak kualitas proyek remuk. maka Kepala DPU harus bertanggungjawab,'' tegas Joko yang uga mantan Kades Sitirejo.

Untuk itulah dirinya berharap agar aparat penyidik kasus ini untuk menindaklanjuti permasalahan ini.

Ternyata ungkapan tersebut terbukti pada Kamis (28/1) Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora untuk memanggil empat pejabat di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Blora.

Keempat pejabat di dinas tersebut didatangkan untuk diklarifikasi mengenai persoalan proyek-proyek yang kualitasnya rendah. Empat pejabat yang masing-masing memegang jabatan kepala seksi itu berinisial JM, MY, SP, dan SH. ''Kami belum pada pimpinannya, namun memanggil mereka yang namanya masuk dalam dokumen proyek,'' jelas Kasi Pidsus Fitroh Rohcahyanto.

mereka berempat nampak diklarifikasi di ruangan kerja Kasi Pidsus. Mereka sudah menandatangani dokumen proyek. Di antaranya, menyebutkan bahwa proyek itu sudah selesai. ''Kami tanyakan, dari sisi mana mereka bisa menilai proyek itu selesai dengan kondisi yang sesuai. Padahal, kenyataan kualitasnya rendah,'' kata Fitroh.

Kejari, janjut Fitroh, akan menangani persoalan itu secara umum. Bukan fokus pada tidak adanya pengawas di DPU. Sebab, banyak sekali proyek fisik yang kualitasnya rendah yang ditemukan saat turun lapangan. 

Hasil temuan itu, lanjutnya, akan dicocokkan dengan penjelasan dari empat orang tersebut. 

Dia mengatakan, di DPU ada pengawasan internal yang mengawasi pelaksanaan proyek. 

Fitroh ingin tahu sejauh mana pengawasan itu dilaksanakan. ''Apakah petugas pengawasnya benar-benar turun ke lapangan atau tidak, kami ingin tahu,'' ujarnya.

Kasi Pidsus belum mengatakan apakah ada indikasi penyimpangan atau tidak dalam proyek-proyek yang kualitasnya rendah tersebut. Untuk mengetahui itu, tambah dia, perlu mempelajari perencanaanya bagaimana serta perjanjian dan lainnya. Termasuk nanti akan mendatangkan ahli untuk menguji kualitas proyeknya. Sebab, yang dilihat saat ini baru yang terlihat saja.

Misalnya, bangunan yang sudah retak dan rusak atau aspal jalan yang sudah mengelupas. ''Nanti kita uji material bangunannya di laboratorium sehingga diketahui kandungannya,'' tambahFtroh yang juga mantan Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Banyumas itu. (Roes)

Polling Calon bupati Blora

Politik hukum

Popularitas Para Cabup Berimbang

BLORA, SR- Setelah 40 hari pooling Cabup Blora 2010 Senin (25/1), yang digulirkan website SR Blora, nampak persaingan cukup berimbang. Website SR yang berbentuk Blog yakni http://srblora.blogspot.com, setiap harinya tak kurang 50 orang yang mebuka situs tabloid asli Blora ini.

4 cabup teratas dari 9 cabup yang dimunculkan pada pooling ini, memiliki jumlah pemilih yang berbeda sedikit. Keempat para cabup menurut versi SR yakni Yudhi Sancoyo memperoleh 56 pemilih (33%), Sutikno (PGN) 47 (28%), Joko Nugroho/Koko 27 (16%) dan Abu Nafi 24 ( 14%) dari jumlah responden sebanyak 169 pemakai internet.

Sedang calon lainnya seperti Sunarto, HM Warsit dll memperoleh dukungan 9 orang (5%) dan Responden yang tidak memilih sebanyak 6 orang (4%).

Masa berakhirnya pooling akan ditutup secara otomatis saat minggu tenang jelang pilbup, atau tepatnya 31 Mei 2010 yang akan datang. (Roes)

Wesite ini semata-mata berita Blora yang kami sajikan perubahan tiap harinya seputar Blora. Baik Politik di Blora, Pendidikan Blora, Korupsi Blora, Kebudayaan Blora dll. Demi kemajuan Bloraku tercinta.

Opini dari tabloid Suara Rakyat

Pemimpin Bertengkar, Rakyat Telantar 

Mas GIK yang seorang pegusaa tempe tiba kembali di Blora setelah liburan di kampung. Tapi, wajahnya tak memperlihatkan kecerahan, layaknya orang habis liburan. 
”Sampeyan kenapa sih, Mas?” tanya saya suatu pagi.

 

”Saya sedih campur bingung. Di kampung malah disambati macem-macem. Ada yang mengeluh karena usaha pembuatan tempe macet karena hara kedeai naik. Akibatnya banyak warga menganggur. Banyak saudara menyodorkan anaknya untuk dibantu mencari pekerjaan,” kata Mas Gik.

 Jeng Vivi yang datang belakangan ikut nimbrung. ”Saudara-saudara saya juga cemas, was-was, deg-deg plas. Jangan-jangan usaha kerajinan mereka, bikin keset dan boneka akan tergusur setelah perdagangan bebas ASEAN-China diberlakukan,” kata Vivi.

 Soal kedelai impor, memang belakangan lebih banyak mengalahkan kedelai lokal. Sementara ketakutan terhadap produk China pantas dimengerti.

Saat melihat-lihat ke sejumlah pusat perbelanjaan di Semarang dan sekitarnya, beberapa hari terakhir ini, saya melihat produk mainan anak buatan China menguasai pasar, nyaris sendirian alias tanpa pesaing.

 

Selain bentuknya bagus-bagus, harganya juga terjangkau. Misalnya ada yang dijual paket Rp 14.000 untuk tiga mainan, di antaranya terdapat handphone (HP) mainan.

Soal keamanan, saya sendiri kok sangsi, soalnya cerita dan berita tentang produk mainan anak dari China beberapa kali menghiasi media.

 

”Lha terus solusinya apa? Soalnya ini erat hubungannya dengan urusan perut. Pasti mereka yang mengeluh itu juga sangat gelisah, nggak tahu lagi mau kerja apa,” kata saya.

 ”Ya saya belum punya solusi. Kebanyakan dari mereka lulusan SMA yang belum siap kerja. Saya ajak berpikir tentang wiraswasta malas. Menjadi pekerja informal malu. Sebelnya, kebanyakan dari mereka kemana-mana sudah bawa HP,” jelas Mas Gik.

 Sebenarnya wiraswasta atau enterpreneur seperti yang dikatakan Mas Gik itu, salah satu solusi yang menarik dan jika dikembangkan berpotensi mengurangi pengangguran secara signifikan.

 Selebihnya, tenaga kerja kita sebagian mulai membidik pekerjaan di luar negeri, bertarung menjadi PKL di kota, melamar kerja swasta atau bermimpi menjadi PNS..

”Tapi sepertinya kita yang muda-muda ini yang harus turun tangan mengurai kegelisahan saudara-saudara kita itu,” Jeng Vivi mulai antusias. 
Berebut kebenaran

 Kata Jeng Vivi lagi, kalau menunggu pemerintah bergerak taktis dan tepat sasaran, rasanya belum tentu. ”Lihat saja, para pemimpin, para elite saban hari bertengkar meributkan Bank Century.

Petinggi polisi saling ribut soal kode etik, para koruptor berpesta di penjara, akhirnya rakyat telantar, sendirian tanpa pegangan mengurus hidup yang kian sulit. Sebagian rakyat berebut kebenarannya sendiri-sendiri di jalanan.

 Saya dan Mas Gik mau tak mau ikut terbawa jago debat kita yang satu ini. Sayang, kemarin dia gagal lolos tes CPNS.

”Kan sama-sama berebut kebenaran to, Nes,”kata saya.
 

”Begitu juga dengan di Blora yang di Gedung DPRD itu mereka juga ribut karena hak angket tentang Pengawasan DPU, karena masing-masing merasa benar. Demikian juga dengan APBD-nya, para Anggoa dewan menuduh eksekutif (TAPD) terbawa arus Musda”

 Mas Gik menambahkan, karena penegakan hukum yang lemah, diskriminatif dan inkonsisten, di masyarakat berlaku rumus asu gedhe menang kerahe. Nah, kalau yang di Gedung DPRD Blora itu mungkin bisa berlaku rumus dua gajah berkelahi, pelanduk mati di tengah-tengah. Pemimpin bertengkar, rakyat telantar,”ujar Mas Gik.(Penulis Dr.Agung Budi Rustanto-Redaktur tabloid Suara Rakyat)

PROYEK BERMASALAH -berita SRBLORA

klik Gambar . . . . untuk BACA . . . .!!!

Yantinah Kecewa Proyek Tanggul Kali TalokWohmojo

NGAWEN, SR- Sorotan masyarakat terkait kinerja komisi C DPRD Blora, terhadap proyek APBD Blora tahun 2009, yang kurang turun ke proyek membuat gerah Yantinah.

Wakil Rakyat dari Cepu ini tak tanggung-tanggung langsung turun ke lapangan dan menyoroti beberapa proyek yang tidak sesuai besteknya. Diantara proyek yang menjadi sorotannya adalah Proyek tanggul kali di desa Talokwohmojo kecamatan Ngawen.

Menurut dia jebolnya tiang pembagi air pada proyek tersebut dikarenakan kontraktor kurang memenuhi standard tehnis yang ada dalam bestek tersebut.

“Tiang pembagi tanggul yang ada di tengah kali ada 4 Buah, tapi yang rubuh hanya satu, ini jelas harus dipertanyakan komposisi campuran bangunan tersebut,” kata Yantinah.

Wartawan SR yang juga terjub dilokasi memang melihat bahwa bangunan penyekat tanggul di tengah ada 4 buah, namun karena hujan yang satu rubuh diterjang air.

Yantinah juga menampik isu yang menyebutkan kalau dirinya sebagai anggota komisi C menerima uang dari proyek APBD 2009 itu. Untuk itulah dirinya membuktikanya dengan tegas akan menilai proyek yang tidak memenuhi bestek.

KECEWA; Ambrolnya sala satu pembatas tanggul kali desa Talokwohmojo kecamatan Ngawen yang menbuat Yantinah mempertanyakan mutu bangunan yang dikerjakan kontraktornya. (Foto: Roes/SR)

“Kami bersama teman-teman komisi C akan tegas merekomendasi kontraktor proyek yang nakal ke Bupati Blora, agar tahun selanjutnya di back list,” ungkap Yantinah.

Ketika ditanya terkait tidak adanya konsultan pengawas pada semua proyek di DPU, dirinya mengatakan tidak begitu berpengaruh pada proyek fisik.

“Dengan catatan para kontraktor benar-benar memperhatikan bestek dari proyek tersebut,” tegasnya.

Disamping itu dirinya juga menampik isu yang menyebutkan bahwa kalau dirinya menerima uang sehingga tidak mendukung hak angket. Menurut Yantinah, kabar yang beredar ada pembagian uang (dari pemkab) bagi anggota dewan yang tidak mendukung hak angket adalah fitnah.

“Saya juga dan anggota DPRD Blora lainnya mendapat uang Rp.10 juta, asal menolak hak angket, itu adalah Fitnah,” tandas Yantinah.

Yantinah juga menambahkan saat ini harusnya anggota dewan berpikir bagaimana membawa perubahan, misalnya menetapkan APBD Blora 2010 di wal tahun bukan malah terjebak persoalan hak angket.

“Yang utama kita pikirkan APBD untuk rakyat agar segera ditetapkan, karena perekonomian rakyat Blora bertumpu pada APBD bukan pada hak angket,” tambah Yantinah.(Roes)